Pers Harus Selektif Dalam Memuat Hasil Survei Politik, Begini Penjelasan Ketua PWI Jatim

banner 468x60

Surabaya, ENEWS.CO.ID – Dikalangan media massa hendaknya mencermati survei politik yang hasilnya banyak berbeda-beda antara satu survei dengan hasil survei lainnya. Terkadang perbedaan angkanya sangat mencolok, sehingga secara umum terbangun kesan bahwa akurasi survei politik jauh dari fakta dan presisi data secara ideal. 

Lutfil Hakim, Ketua PWI Jatim menjelaskan, saat dimintai pendapat tentang banyaknya survei politik yang berbeda-beda hasilnya secara mencolok. Capres X, misalnya, hasil surveinya oleh lembaga tertentu angkanya sangat tinggi. 

“Tapi oleh lembaga survei lainnya dan hasilnya jauh di bawah. Ini bisa menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan berpotensi kerawanan keamanan,” kata Lutfil.

BACA JUGA :  Dandim 0822 Dan Forkopimda Bondowoso Sambut Kunjungan Gubernur Jatim

Oleh karena itu, Ketua PWI Jatim ini meminta kepada teman – teman pers untuk lebih selektif memuat hasil survei dengan tetap mengedepankan prinsip – prinsip jurnalistik secara kaffah. “Bukan asal muat rilis hasil survei, tapi wajib dilakukan cek & ricek, memastikan bahwa lembaga pelaksana survei benar – benar bekerja secara independen. Bukan pesanan untuk pemenangan salah satu capres. Pers wajib netral, cover-both side, profesional dan proporsional,” tegasnya.

BACA JUGA :  Polres Tapal Kuda Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengendalian Massa

Lebih lanjut Lutfil, Pers nasional memiliki tanggungjawab moral untuk suksesnya pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 dengan harapan bisa melahirkan kepemimpinan nasional yang berkualitas. Fungsi pers yang harus dikedepankan di musim politik adalah fungsi kontrol (watchdog) agar semua proses pemilu berjalan secara benar dan baik. 

“Pers wajib melakukan kontrol melalui berita, opini, atau laporan indepth  terhadap proses pemilu, baik atas kerja KPU, Bawaslu, maupun terhadap peserta pemilu, serta memberikan edukasi cerdas kepada publik. Pers bertanggungjawab agar pemilu  terlaksana secara demokratis, luber, jurdil dan terbebas dari kecurangan kepentingan para pihak,” ujarnya.

BACA JUGA :  Pengacara Muda Mas Billy Bersama Gerindra, Siap Maju Pileg 2024 di Dapil 6 Tulungagung

Lutfil juga berpesan agar pers nasional bisa menjaga ‘Pagar Api’ (fire-wall) yakni membedakan secara profesional dan proporsional antara konten berita dan konten promosi politik. 

“Pada konten berita terdapat hak publik untuk mendapatkan info yang benar dan jujur terkait pemilu. Jangan hanya karena mendapat iklan lantas pers menjadi tendensius dan tidak proporsional, itu jelas – jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, serta menabrak UU Pemilu,” pungkasnya. (Yus)