TULUNGAGUNG, eNews.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung melantik, mengambil sumpah/janji anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, berlangsung di Hall Crown Victoria Hotel Kabupaten Tulungagung, Selasa (24/01/2023).
Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tulungagung, Susanah dan disaksikan para Komisioner KPU lainnya, turut hadir Bupati Tulungagung, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Tulungagung, OPD terkait, Ketua Bawaslu, Camat se-Tulungagung, Lurah / Kades se-Tulungagung serta undangan lainnya.
Ketua KPU Tulungagung Susanah menyampaikan, para anggota PPS sebelumnya telah melalui proses rekruitmen mulai dari administrasi, seleksi tes tertulis, tes pengetahuan kepemiluan berbasis komputer atau CAT, hingga tes wawancara langsung.
Dari serangkaian proses itu, KPU akhirnya menetapkan 813 anggota PPS se-Kabupaten Tulungagung dan akan ditempatkan di desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung.
“Selamat kepada kawan-kawan PPS terlantik hari ini, ingat sumpah janji yang kawan-kawan ucapkan hari ini akan saya tagih di pelaksanaannya,” ucapnya.
Dikatakannya, para anggota PPS yang sudah dilantik akan langsung bekerja, diantaranya bertugas membantu KPU dalam melakukan verifikasi dukungan calon anggota DPD. Untuk itu, dirinya meminta para anggota PPS ini dapat bekerja secara profesional dan menjaga netralitas dalam menjalankan tugas.
“Hari ini sedang berjalan tahapan pencalonan DPD, jadi ada 20 calon DPD se-Jawa Timur yang 17 diantaranya punya dukungan di Kabupaten Tulungagung, sehingga kami saat ini sedang melakukan verifikasi administrasi terkait dukungan tersebut dan insya Allah akan ada verifikasi faktual juga kemudian akan ditetapkan sebagai calon DPD di bulan April mendatang,” kata Susanah.
Menurutnya, PPS merupakan bagian dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu 2024 di Tulungagung khususnya, bisa sukses sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan jika semua bekerja dengan baik, saling support dan saling bersinergi.
“Saya harap setelah pelantikan, anggota PPS segera menguatkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan stakeholder terkait seperti lurah, kades. Jika ada yang menunda-nunda berarti tidak sesuai dengan prinsip kita kerja efektif efisien. Karena tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik ketika dilakukan kerjasama yang solid dan kolaborasi dengan semua pihak,” tuturnya.
